Pengakuan Hutan Adat Desa Tenganan

Desa Adat Tenganan Pegringsingan terletak di bagian Timur Pulau Bali. Secara administratif Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan bagian dari Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Luas wilayah desa adat adalah 917,2 hektar, membujur arah Utara selatan, dari perbukitan hingga pantai dan diapit oleh dua perbukitan, terbagi menjadi:

  • Area sawah : 840 hektar
  • Hutan dan tegalan : 035 hektar
  • Permukiman dan fasilitas sosial lainnya : 325 hektar

Untuk tetap menjaga agar hutan yang dimaksud tetap lestari, Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah memiliki awig-awig yang sudah ada sebelum negara ini ada untuk menjaga dan memperkuat agar hutan tetap lestari. Aturan untuk kawasan hutan adalah:

  • Yang dimaksud hutan adalah tanah yang berada di luar permukiman yang merupakan tanah perbukitan di sekeliling wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan
  • Lahan tidak boleh dijual atau dipindahtangankan kepada orang lain di luar Tenganan Pegringsingan
  • Lahan harus tetap dijaga dan penebangan pohon boleh dilakukan kalau sudah tua, mati atas dasar izin dari desa adat

Kawasan hutan yang dimaksud masyarakat Tenganan Pegringsingan adalah kawasan hutan yang selain dilindungi  juga dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan atau tegalan masyarakat dan sebagian besar dikerjakan oleh penyakap (penggarap). Luas kawasan hutan adalah 583,035 hektar, merupakan tanah yang berada di dataran yang lebih tinggi dari permukiman dan merupakan perbukitan memiliki kemiringan rata-rata 40% sehingga dipandang perlu untuk dilindungi dan dimanfaatkan secara arif. Kawasan hutan ini sejak adanya UUPA (Undang – Undang Pokok Agraria) ada beberapa yang telah disertifikasi oleh pemilik pribadi dan ada juga yang dimiliki negara yang oleh masyarakat Tenganan Pegringsingan disebut tanah GG (Government Ground). Padahal sejak dulu tanah yang ada di Tenganan Pegringsingan sebagian adalah milik pribadi dan sebagiannya lagi milik kelompok yang dibedakan atas druwen desa (milik desa adat), laba pura, dan milik sekeha (kelompok), yang kesemuanya merupakan tanah ulayat di bawah kekuasaan desa adat dan kewajiban hukum adat.

Sejak November 2017, masyarakat adat Desa Tenganan mengajukan hutan adat miliknya untuk diakui oleh negara (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) keberadaannya berdasarkan UUPA. Di tahun 2018, hutan adat Desa Tenganan telah diakui oleh pemerintah, dokumentasi video tentang hutan adat yang telah diakui dapat dilihat di: Mengenal Tradisi Bali Aga oleh CNN.

Leave a Reply

Your email address will not be published.